PADANG – 8 APRIL 2025 - Momen Idul Fitri yang seharusnya diwarnai silaturahmi hangat berubah menjadi kekecewaan bagi sejumlah jurnalis dan warga di Kota Padang. Niat tulus mereka untuk bertemu dan merayakan hari kemenangan bersama Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, di kediaman resminya pada Selasa (1/4/2025) pagi, harus pupus di depan gerbang yang dijaga ketat.

Pewarta berita dan beberapa warga, termasuk seorang ibu yang menggendong bayi berusia dua minggu, datang dengan harapan dapat mengikuti tradisi open house yang lazimnya digelar pejabat publik. Mereka ingin menjalin kedekatan dan menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri secara langsung kepada pemimpin daerah.

Namun, harapan tersebut sirna ketika barikade Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadang langkah mereka. Petugas di lokasi menyatakan bahwa mereka menjalankan instruksi atasan untuk membatasi jumlah tamu yang masuk. "Maaf, Bapak, Ibu, kami diperintahkan membatasi tamu. Ini instruksi atasan," ujar seorang petugas kepada para jurnalis yang tertahan. Alasan "keterbatasan kapasitas" yang disampaikan terasa janggal bagi mereka yang berharap pintu terbuka di hari nan fitri.

Situasi menjadi lebih menyentuh ketika seorang ibu yang datang bersama dua anaknya ditolak mentah-mentah. Petugas menyampaikan bahwa tidak ada open house untuk masyarakat umum dan acara bersifat tertutup hanya bagi tamu undangan. Dengan nada bergetar menahan tangis, ibu tersebut mengungkapkan kekecewaannya. "Saya datang ke istana karena tiap tahun biasanya ada open house untuk masyarakat umum. Saya bukan pengemis dan bukan minta-minta, Pak. Saya hanya ingin bertemu dengan Pak Gubernur," ucapnya sebelum diminta menjauh dari gerbang.

Kekecewaan para jurnalis semakin bertambah saat menyaksikan beberapa rekan seprofesi mereka terlihat bisa memasuki area kediaman gubernur. Muncul dugaan adanya "jalur khusus" atau komunikasi pribadi yang memungkinkan akses tersebut, menimbulkan perasaan diperlakukan tidak adil dan menorehkan luka di hari yang seharusnya menjunjung kesetaraan.

Pengalaman pahit ini sangat kontras dengan suasana di kediaman Ketua DPRD Sumatera Barat, H. Muhidi. Para jurnalis menyebutkan bahwa di sana, pintu benar-benar terbuka lebar selama dua hari acara. Sambutan hangat dan ramah diterima oleh siapa saja yang datang, tanpa pandang bulu, menjadi cerminan semangat merangkul yang hilang di gerbang rumah gubernur.

Terkait adanya dugaan insiden penghadangan ini, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sumatera Barat, Mursalim, memberikan tanggapan yang berbeda. Saat dikonfirmasi, ia membantah adanya pembatasan terhadap warga. "Tidak ada warga dibatasi Pak. Siapa saja boleh menemui gubernur," ujarnya singkat, sebuah pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dialami dan disaksikan langsung oleh para jurnalis dan warga di lapangan.

Peristiwa ini meninggalkan kesan mendalam bagi mereka yang ditolak, memunculkan pertanyaan tentang esensi keterbukaan dan silaturahmi antara pemimpin dan rakyatnya, terutama di momen sakral seperti Idul Fitri. (And)