Suara Rakyat Didengar, Ketua DPRD Muharlion Desak Kejelasan "Dana Meteran" Perumda Padang

PADANG - 4 MARET 2025 - Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd, menunjukkan komitmennya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dengan mendesak kejelasan terkait "dana meteran" sebesar Rp 7.500 yang tercantum dalam struk pembayaran air pelanggan Perusahaan Umum Air Minum Daerah (Perumda) Kota Padang.

Menanggapi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, seperti berita sebelumnya "Tagihan Misterius" Meteran PDAM Kota Padang Resahkan Warga, Humas Pilih Bungkam!, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, Muharlion langsung mengambil langkah proaktif dengan mempertanyakan peruntukan dana tersebut kepada Dirum Perumda Air Kota Padang. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata bahwa suara rakyat didengar dan diperjuangkan.

"Masyarakat merasa resah dengan adanya pungutan 'dana meteran' ini. Mereka berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kami sebagai wakil rakyat berkewajiban untuk mendesak kejelasan dari pihak Perumda," tegas Muharlion.

Muharlion juga menyoroti kejanggalan logika pungutan tersebut. "Jika dana ini diperuntukkan bagi perbaikan meteran, apakah semua meteran mengalami kerusakan secara serentak? Ini perlu penjelasan yang lebih detail agar masyarakat tidak merasa dirugikan," ujarnya.

Dari penjelasan Dirum Perumda, Muharlion menyampaikan bahwa "dana meteran" tersebut ditujukan untuk penggantian water meter yang telah melewati umur teknis 5 tahun. Nantinya, pelanggan tidak akan dikenakan biaya penggantian meter baru karena sudah dicakup oleh dana yang dibayarkan setiap bulan.

Namun, Muharlion menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama. Ia berharap, dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat dapat memahami peruntukan dana tersebut dan tidak lagi merasa resah.

"Kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dan transparan. Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," pungkas Muharlion.

Desakan Muharlion ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mereka berharap, dengan adanya tindakan nyata dari wakil rakyat, permasalahan "dana meteran" ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan transparan.

Berita ini akan terus kami update seiring dengan perkembangan informasi dari pihak terkait.

Editor: Andarizal


Topik Terkait

Baca Juga :