PADANG, SUMATERA BARAT - 14 MARET 2025 – Di tengah badai isu dugaan korupsi yang kembali menerpa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kepala Dinas, Sukarli, akhirnya angkat bicara. Sorotan tajam publik kali ini tertuju pada proses pengadaan jasa outsourcing tenaga pengamanan (sekuriti) yang diduga sarat konspirasi dan praktik tidak sehat.

Menanggapi tudingan bahwa dinasnya terlibat konspirasi dengan perusahaan penyedia jasa keamanan, dan adanya indikasi monopoli oleh sekelompok perusahaan yang diduga terafiliasi, Sukarli berusaha memberikan klarifikasi. Dalam pernyataannya, dikutip dari salah satu media online, Kadis Peternakan ini tampak berupaya meredam keraguan publik dan membela diri dari tuduhan miring tersebut.

Sukarli menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan proses pemilihan rekanan jasa keamanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa pertimbangan utama dinas dalam memilih perusahaan outsourcing adalah legalitas perusahaan yang berbeda-beda.

"Kalau informasi dari kasubag seperti diatas, apakah mereka pemiliknya sama saya tidak tahu, karena legalitas perusahaan pemiliknya beda, itu yang jadi pertimbangan," ungkap Sukarli. Pernyataan ini seolah menjadi bantahan utama terhadap tudingan adanya kesamaan kepemilikan dan manajemen di balik perusahaan-perusahaan pemenang lelang.

Kadis juga mengklaim bahwa pemilihan rekanan telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan aturan lain yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa dinasnya telah memperhatikan hak-hak pekerja dan aspek legalitas dalam proses pengadaan.

"Saya tidak mengetahui kalau tiga perusahaan yang pernah menjadi pemenang merupakan satu orang (owner) dengan manajemen yang sama," ulang Sukarli, berusaha meyakinkan publik bahwa ia tidak memiliki informasi atau pengetahuan terkait dugaan tersebut.

Lebih lanjut, Sukarli menjelaskan bahwa keputusan kerjasama berkelanjutan selama tiga tahun dengan perusahaan tertentu didasarkan pada evaluasi kinerja dan profesionalitas perusahaan tersebut dalam menjaga keamanan dan memenuhi hak-hak pekerja. Alasan ini dikemukakan untuk menepis anggapan bahwa dinas sengaja melanggengkan kontrak dengan perusahaan tertentu tanpa alasan yang jelas.

Sukarli juga menambahkan bahwa perkenalan perusahaan dilakukan oleh marketing dan direktur perusahaan masing-masing, berdasarkan informasi dari Kasubag umum. Hal ini seolah ingin membantah adanya campur tangan pihak internal atau hubungan khusus yang mempengaruhi proses pemilihan pemenang lelang.

Sebagai penutup, Sukarli kembali menekankan bahwa secara administrasi dan legalitas, masing-masing perusahaan berbeda dan dapat dicek melalui sistem OSS (Online Single Submission). Ia berharap pernyataan ini dapat memberikan keyakinan kepada publik bahwa proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan dan transparan.

Namun, Jawaban Kadis Justru Menuai Skeptisisme Publik

Alih-alih meredam keraguan, jawaban Kepala Dinas Peternakan ini justru dinilai sebagian besar publik sebagai upaya "cuci tangan" dan menghindar dari tanggung jawab. Pernyataan Sukarli yang mengaku tidak tahu menahu soal dugaan kesamaan pemilik dan manajemen perusahaan dinilai tidak kredibel dan terlalu normatif.

"Sudahlah Pak, itu lagu lama. Kini sudah serba canggih," sindir seorang sumber anonim, merespons pernyataan Kadis. Sindiran ini mencerminkan pandangan umum bahwa di era digital saat ini, menelusuri informasi kepemilikan perusahaan bukanlah hal yang sulit. Ketiadaan informasi tersebut di pihak Kadis justru menimbulkan tanda tanya besar.

Publik menilai, penekanan Kadis pada legalitas yang berbeda sebagai alasan utama, terkesan mengaburkan substansi masalah. Fokus pada legalitas semata tidak menjawab dugaan kuat adanya kesamaan kendali dan manajemen di balik perusahaan-perusahaan tersebut. Justru, hal ini memunculkan kecurigaan bahwa Dinas Peternakan mungkin sengaja mengabaikan atau tidak melakukan due diligence yang memadai terkait latar belakang perusahaan calon rekanan.

Pernyataan Kadis yang terkesan defensif dan berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab, semakin memperkuat anggapan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Publik masih menanti tindakan nyata dan penjelasan yang lebih komprehensif dari Dinas Peternakan, atau bahkan pihak berwenang yang lebih tinggi, untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan konspirasi outsourcing keamanan ini.

Akankah jawaban Kepala Dinas Peternakan ini mampu meredam badai keraguan publik, atau justru semakin memperkeruh suasana dan menambah tanda tanya besar? Waktu dan investigasi lebih lanjut yang akan menjawabnya.

Penulis: Andarizal