Efisiensi anggaran yang tengah digencarkan oleh pemerintah pusat, tampaknya mulai merambah ke daerah. Dampaknya, proyek-proyek infrastruktur strategis pun menjadi sorotan. Salah satunya adalah proyek "Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project" di Sungai Batang Kandis, Kota Padang, yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang). Proyek senilai Rp.110.801.815.000 ini, yang didanai dari pinjaman luar negeri pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dikabarkan terancam pemblokiran anggaran lanjutannya.

Kabar ini tentu mengejutkan, mengingat proyek ini merupakan bagian penting dari upaya pengendalian banjir di Kota Padang. Informasi mengenai pemblokiran anggaran ini pertama kali diungkapkan oleh Ketua DPW SUMBAR REPRO, Roni, yang mengaku mendapatkannya langsung dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Ilyas Firman. Bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp pun turut disertakan sebagai penguat informasi.

Pertanyaan besar pun muncul: mengapa anggaran proyek yang didanai pinjaman luar negeri bisa diblokir? Menurut berbagai sumber, pemblokiran anggaran proyek dari pinjaman luar negeri bukanlah hal yang mustahil. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya antara lain pelanggaran ketentuan pinjaman, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, indikasi korupsi atau penyelewengan, serta perubahan kebijakan pemerintah.

Selain itu, dalam kasus pinjaman luar negeri, pemblokiran anggaran juga harus mempertimbangkan ketentuan perjanjian pinjaman dan konsekuensi terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara pemberi pinjaman, dalam hal ini Jepang.

Hingga saat ini, penyebab pasti pemblokiran anggaran proyek Sungai Batang Kandis belum diketahui. Pihak BWSS V Padang, melalui PPK Ilyas Firman, belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini. Namun, ada beberapa pemberitaan mengenai BWSS V Padang yang terkait dengan dugaan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan aturan, dan juga mengenai penggunaan material proyek yang diduga ilegal. Hal ini tentu menambah kompleksitas permasalahan yang ada.

Pemblokiran anggaran proyek ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap upaya pengendalian banjir di Kota Padang. Masyarakat tentu berharap agar proyek ini dapat terus berjalan sesuai rencana, demi keamanan dan kenyamanan mereka.

Di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur menjadi semakin penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Media akan terus melakukan upaya konfirmasi dan pengumpulan data terkait proyek ini, untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Padang, 24 Maret 2025

Penulis: Andarizal