JAKARTA - Para petinggi asosiasi pengembang perumahan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap situasi sektor properti saat ini, terutama terkait program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Mereka merasa program tersebut berjalan tidak sesuai harapan dan justru menimbulkan kebingungan serta kerugian bagi pengembang.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan bahwa setelah tiga bulan mendukung program tersebut, mereka justru menghadapi kondisi yang kontraproduktif. Ia menyoroti isu rumah gratis, tanah koruptor yang akan dijadikan rumah rakyat, dan isu penurunan harga yang dianggap mengguncang pasar.

"Ini menjadi drama terus. Padahal pengembang sudah memberi lapangan pekerjaan, bayar pajak, tapi dituduh seperti itu," kata Joko Suranto dalam forum "Quo Vadis Industri Perumahan Program 3 Juta Rumah tanpa Arah", dikutip dari cnbcindonesia, Selasa (18/2/2025).

Joko juga menyoroti ajakan organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang, yang dianggap aneh dalam dunia usaha. Ia merasa pengembang tidak mendapat perlindungan dan bimbingan dari pemerintah, malah mendapatkan stigma negatif.

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, menambahkan bahwa program 3 juta rumah tidak akan tercapai jika Kementerian PKP terus membuat kegaduhan di publik. Ia mencontohkan wacana rumah gratis yang merugikan pengembang karena membuat masyarakat bingung dan menunda pembelian rumah.

"Terkait isu yang diwacanakan bangun di tanah koruptor mimpi terlalu jauh karena tanah koruptor nggak gampang, tanah negara aja belum berjalan apalagi tanah koruptor," sebut Junaedi.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah telah melibatkan swasta dan asosiasi dalam program 3 juta rumah, termasuk REI, Himpera, Perumnas, Apersi, dan APPERNAS Jaya. Ia juga menekankan bahwa program ini harus menguntungkan semua pihak, termasuk negara, rakyat, dan dunia usaha.

Namun, pernyataan para bos pengembang ini menunjukkan bahwa realisasi program 3 juta rumah masih jauh dari harapan. Mereka merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah dan justru menghadapi berbagai kendala yang menghambat bisnis mereka.

Analisis

Keluhan para bos pengembang ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali program 3 juta rumah. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi para pengembang dan mencari solusi agar program ini dapat berjalan efektif dan sesuai tujuan yang diharapkan.

Editor: Andarizal