PADANG PANJANG - 11 FEBRUARI 2025 - Pemerintah Kota Padang Panjang telah sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Acara ini berlangsung di Hall Lantai III Balai Kota Padang Panjang dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, staf ahli, asisten, kepala OPD, serta perwakilan organisasi dan tokoh masyarakat.

FKP ini bertujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan kota dengan potensi wilayah, tantangan, dan isu-isu strategis yang ada. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menghimpun tanggapan dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Pj. Wako Sonny Budaya Putra menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh stakeholder dalam proses penyusunan RKPD. Beliau berharap forum ini dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk memberikan kontribusi конструктив demi kemajuan Kota Padang Panjang.

Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Drs. Bob RF Sagala, M.Si, turut hadir dan memberikan materi terkait Penyusunan Dokrenda 2025. Kehadiran beliau memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga bagi para peserta forum.

Kepala Bappeda, Argus Saadah, S.Sos, M.Si, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Padang Panjang sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, namun saat ini mulai pulih. Meskipun demikian, tingkat pengangguran juga mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Untuk tahun 2026, terdapat tujuh program prioritas pembangunan Kota Padang Panjang, antara lain:

 * Pendidikan

 * Membangun masyarakat yang sehat, tangguh, dan produktif

 * Padang Panjang ramah anak, lansia, dan disabilitas

 * Padang Panjang kota hijau

 * Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal

 * Reformasi hukum

 * Padang Panjang Kota Serambi Mekkah

Forum Konsultasi Publik ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2026. Sebelumnya, telah dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta forum perangkat daerah. RKPD yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang tahun 2026. (And)