Ketahanan pangan merupakan isu krusial bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, yang diwujudkan melalui swasembada pangan, adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Namun, upaya mencapai ketahanan pangan kita saat ini menghadapi tantangan kompleks, salah satunya adalah kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada sektor pertanian dan pangan.

Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang krusial bagi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, termasuk di sektor pertanian dan pangan. Alokasi anggaran yang memadai mencerminkan komitmen pemerintah terhadap suatu isu. Dalam konteks ketahanan pangan, anggaran yang cukup diperlukan untuk mendukung berbagai program strategis, seperti:

 * Peningkatan Produktivitas Pertanian: Melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, dan teknologi pertanian modern.

 * Pengembangan Infrastruktur Pertanian: Pembangunan dan perbaikan irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung produksi dan distribusi pangan.

 * Pemberdayaan Petani: Melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap pembiayaan serta pasar.

 * Stabilisasi Harga Pangan: Melalui program stabilisasi harga pangan dan stabilisasi pasokan pangan.

 * Penanggulangan Kerawanan Pangan: Melalui program-program bantuan pangan dan pemberdayaan masyarakat rentan.

Dampak Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran di sektor pertanian dan pangan dapat berdampak signifikan terhadap upaya mencapai ketahanan pangan. Beberapa potensi dampaknya antara lain:

 * Penurunan Produksi: Program-program yang seharusnya meningkatkan produksi pangan terhambat karena kekurangan dana.

 * Gangguan Distribusi: Infrastruktur dan logistik yang mendukung distribusi pangan terganggu akibat pemangkasan anggaran.

 * Kenaikan Harga: Harga pangan dapat melonjak akibat penurunan produksi dan gangguan distribusi.

 * Ketergantungan Impor: Ketergantungan pada impor pangan meningkat, membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global.

 * Kerentanan Kelompok Rentan: Kelompok rentan semakin kesulitan mengakses pangan yang cukup dan bergizi.

 * Potensi Konflik Sosial: Kerawanan pangan dapat memicu ketegangan sosial dan bahkan konflik.

Analisis Kebijakan

Kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pertanian dan pangan perlu dikaji secara mendalam. Pemerintah perlu mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan ini terhadap ketahanan pangan nasional. Idealnya, anggaran untuk sektor pertanian dan pangan seharusnya dialokasikan secara proporsional, sesuai dengan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian dan kebutuhan pangan masyarakat.

Rekomendasi

Untuk menjaga ketahanan pangan nasional, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

 * Evaluasi Kebijakan: Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pertanian dan pangan, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan.

 * Peningkatan Anggaran: Secara bertahap, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian dan pangan, terutama untuk program-program yang langsung berdampak pada peningkatan produksi, stabilisasi harga, dan pemberdayaan masyarakat.

 * Efisiensi Anggaran: Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian dan pangan digunakan secara efisien dan efektif, dengan meminimalkan potensi kebocoran dan penyalahgunaan.

 * Keterlibatan Stakeholder: Pemerintah perlu melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti petani, nelayan, akademisi, pelaku industri pangan, dan masyarakat sipil, dalam merumuskan kebijakan terkait ketahanan pangan.

Kesimpulan

"Anggaran Dipangkas, Pangan Terancam" adalah pengingat bagi kita semua akan pentingnya ketahanan pangan. Pemangkasan anggaran yang tidak tepat dapat memiliki konsekuensi serius bagi ketersediaan, akses, dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia terpenuhi.

Padang, 15 Februari 2024

Penulis: Andarizal, Ketua KJI (Kolaborasi Jurnalis Indonesia)